Jelita Ebenezer Ks

SEJARAH EKONOMI INDONESIA PADA PEMERINTAHAN ORDE BARU

Pemerintahan orde baru yang dimulai pada bulan Maret 1966 lebih dititikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembnagunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan menjalin hubungan baik dengan pihak Barat dan menjauhi pengaruh ideology komunis serta kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) serta Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial dan politik serta rehabilitasi ekonomi dalam negeri. Sasaran dari kebijakan pertama adalah untuk menekan inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah,dan menghidupkan kembali kegiatan produksi terutama ekspor. Menjelang akhir 1960an dibentuk IGGI (Inter-Government Group on Indonesia) yang terdiri atas sejumlah negara maju yang bertujuan untuk membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan orde baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar, yang dianggap sebagai cara yang palinga tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah-masalah pengangguran dan defisit neraca pembayaran. Dengan kepercayaan yang penuh pada trickle down effects , pemerintah memusatkan pembangunan di sektor-sektor tertentu yang secara potensial dapat menyumbangkan nilai tambah yang besar dalam waktu yang tidak panjang dan hanya di pulau Jawa. Repelita I (April 1969) dimulai dengan penekanan utama pada sektor pertanian dan industri-industri yang terkait seperti agroindustri.Strategi pembangunan dan kebijakan ekonomi terpusat pada pembangunan industri-industri yang menghasilkan devisa lewat ekspor dan substitusi impor, industri-industri yang memproses bahan-bahan baku yang tersedia  di dalam negeri, industri-industri yang padat karya, industri-industri yang mendukung pembangunan regional dan juga industri-industri dasar. Dampak Repelita I dan repelita-repelita berikutnya cukup mengagumkan terutama dilihat pada tingkat makro.Proses pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata pertahun di atas 7 %. Meningkatnya kontribusi output dari sector industri manufaktur pada pembentukan PDB selama periode orde baru mencerminkan adanya suatu proses industrialisasi atau transformasi ekonomi di Indonesia dari negara agraris ke negara semiindustri. Ini merupakan suatu perbedaan yang nyata dalam sejarah perekonomian Indonesia antara rezim orde lama dengan rezim orde baru. Di dalam sektor industri manufaktur terjadi pendalaman struktural. Keberhasilan pembangunan ekonomi pada saat itu juga adalah berkat penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak terutama pada tahun 1973/1974 (oil boom). Proses pembangunan dan perubahan ekonomi semakin cepat setelah separuh dekade 1980-an, dimana pemerintah mengeluarkan berbagai paket deregulasi di sektor moneter dan sektor riil. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Dengan adanya deregulasi-deregulasi tersebut, sistem perekonomian secara bertahap mengalami pergeseran dari yang sentralisasi menuju desentralisasi dan peranan sektor swasta yang semakin besar. Akan tetapi pada tingkat mikro, pembangunan selama orde baru tidak sepenuhnya berhasil, bahkan dalam beberapa aspek semakin buruk. Jumlah kemiskinan baik absolut maupun secara relatif masih tinggi dan adanya tingkat kesenjangan ekonomi yang semakin besar. Bahkan menjelang awal tahun 1990an kemiskinan dan kesenjangan terus meningkat tajam. Sebagai reaksi terhadap kenyataan diatas, orientasi kebijakan mengalami perubahan dari penekanannya hanya pada pertumbuhan yang tinggi ke pertumbuhan dengan pemerataan (Repelita IV). Bahkan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pemerintah menjalankan berbagai program terutama di pedesaaan seperti Program Inpres Desa Tertinggat (IDT), Program Keluarga Sejahtera, dan program-program pembinaan usaha kecil. Pengalamam-pengalaman ini menunjukkan bahwa ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik yaitu sebagai berikut : Kemauan politik yang kuat Presiden Soeharto memiliki kemauan politik yang kuat untuk membangun ekonomi Indonesia.Pada masa orde lama karena Indonesia baru saja merdeka emosi nasionalisme baik dari pemerintah maupun masyarakat masih sangat tinggi. Stabilitas Politik dan Ekonomi Pemerintah orde baru berhasil dengan baik menekan tingkat inflasi serta berhasil meyakinkan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial adalah jalan satu-satunya agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat meningkat. Sumber daya manusia yang lebih baik Dengan sumber daya manusia yang semakin baik, pemerintahan orde baru memiliki kemampuan untuk menyusun program dan strategi pembangunan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait serta mampu mengatur ekonomi makro secara baik. Sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat Pemerintahan orde baru menerapkan sistem politik dan ekonomi terbuka yang sangat membantu khususnya dalam mendapatkan pinjaman luar negeri, penanaman modal asing dan transfer teknologi dan ilmu pengetahuan Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik Selain oil boom juga setelah perang Vietnam berakhir atau lebih baik lagi setelah perang dingin berakhir. Akan tetapi, hal-hal positif diatas tidak mencerminkan bahwa pemerintah orde baru tanpa cacat.  Kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa orde baru yang telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang cukup pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi,tetapi dengan biaya ekonomi tinggi serta fundamental ekonomi yang rapuh. Hal ini dapat dilihat dengan buruknya kondisi sektor perbankan nasional dan semakin besar ketergantungan Indonesia terhadap modal asing termasuk pinjaman dan impor. Ini semua akhirnya membuat Indonesia dilanda krisis ekonomi besar yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pertengahan 1997.